PURWOREJO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo menerima kunjungan kerja dari rombongan Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Cilacap pada Senin, 16 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung di Aula DPUPR Kabupaten Purworejo ini difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai strategi pemeliharaan, pembangunan infrastruktur jalan kabupaten, serta mekanisme peningkatan status jalan desa.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala DPUPR Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto, A.Pi., M.M., didampingi jajaran struktural yang terdiri dari para Kepala Bidang (Kabid), Kasubbag, serta Kepala UPTD di lingkungan DPUPR Purworejo.

Pertukaran Strategi dan Solusi Infrastruktur

Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak membahas secara teknis pengelolaan jalan kabupaten dan transisi jalan desa menjadi jalan kabupaten yang dilakukan di Purworejo. Pihak DPUPR memaparkan berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tantangan geografis, namun tetap mengedepankan solusi inovatif dalam penanganannya.

Rombongan Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap memberikan perhatian khusus pada pola pemeliharaan jalan di Purworejo yang dinilai efektif dalam menjaga konektivitas antarwilayah meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca dan beban kendaraan yang tinggi.

Sinergi Demi Hak Jalan Masyarakat

Plt. Kepala DPUPR Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan ini. Menurutnya, pertukaran informasi antar-daerah sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat regional.

"Kami sangat mendukung dan mengapresiasi sinergi kegiatan ini. Kerja sama antar-daerah merupakan langkah krusial untuk mewujudkan ruas jalan yang baik bagi masyarakat. Infrastruktur jalan yang mumpuni bukan sekadar aspal, melainkan urat nadi yang memperlancar arus ekonomi, menghindarkan masyarakat dari bahaya kecelakaan, serta memberikan hak atas jalan yang layak bagi seluruh warga," ujar Eko Paskiyanto dalam sambutannya.

Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi kedua kabupaten dalam mengoptimalkan pembangunan jalan, khususnya dalam hal peningkatan status jalan desa yang seringkali menjadi kendala di daerah. Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan infrastruktur publik yang berkelanjutan.